Administrasi Kelas

Download Administrasi Kelas

Tunjangan PNS Belum Juga Turun? Salah Operator? Permendikbud ini Solusinya…

Terkait dengan payung hukum Aneka Tunjangan Tahun 2017 perlu mengacu pada Permendikbud nomor 12 Tahun 2017 yang diundangkan tertanggal 3 April 2017. Pada Permendikbud tersebut dijelaskan mengenaii Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, Dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah. Untuk lingkungan instansi terkait kebijakan tunjangan guru PNS, Juknis ini memiliki peranan penting sebagai acuan dalam menjalankan kewenangan untuk pencairan aneka tunjangan guru tahun 2017. Apa isi Permendikbud Nomor 12 Tahun 2017 ini? dan bagaimana prosedur sampai turun ke tangan penerima tunjangan?

Tunjangan PNS Tersendat? Salah Operator? Baca Permendikbud ini Agar Tidak Salah Paham..

Juknis Penyaluran Aneka Tunjangan 2017

Pada Permendikbud Nomor 12 Tahun 2017 disebutkan mengenai untuk siapa juknis ini dibuat. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ( sebagai objek juknis) meliputi:
a. Guru Kelas;
b. Guru Mata Pelajaran;
c. Guru Pendidikan Khusus;
d. Guru Pembimbing, terdiri atas:
1) Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)/Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI); dan
2) Guru Bimbingan Konseling;
e. Guru yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan; dan
f. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas.

  • Agar lebih yakin, silahkan download Permendikbud Nomor 12 Tahun 2017 di sini

Penyaluran Tunjangan Profesi , Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan

Mari kita telaah perbedaan dari 3 jenis tunjangan tersebut.

Penyaluran Tunjangan Profesi

Tunjangan Profesi merupakan tunjangan yang diberikan kepada Guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Data yang digunakan merupakan Dapodik yang bersumber dari sekolah yang kebenarannya dijamin oleh kepala satuan pendidikan dalam bentuk surat pertanggungjawaban mutlak.

  • Lebih detail penjelasan Penyaluran Tunjangan Profesi Guru klik Di sini

Penyaluran Tunjangan Khusus

Tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus. Besaran Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Permendikbud Nomor 12 Tahun 2017 setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok penerima tunjangan pada golongan/jabatan fungsional yang sama per bulan.

Tunjangan Khusus diberikan kepada Guru PNSD yang melaksanakan tugas di Daerah Khusus.

  • Lebih detail penjelasan Penyaluran Tunjangan Khusus Guru klik Di sini

Penyaluran Tunjangan Tambahan Penghasilan

Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota wajib membayarkan Tambahan Penghasilan setiap triwulan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya dana Tambahan Penghasilan di rekening kas umum daerah (RKUD) provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tambahan penghasilan yang dimaksud dalam juknis diberikan sebesar Rp 250.000 per bulan yang disalurkan tiap triwulan. Tambahan penghasilan ini ditujukan bagi Guru yang belum bersertifikat pendidik yang memenuhi kriteria sebagai penerima Tambahan Penghasilan.

  • Lebih detail penjelasan Penyaluran Tunjangan Tambahan Penghasilan klik Di sini

Proses Penyaluran Tunjangan Berbelit-Belit? Bagaimana Prosedurnya?

Jika boleh jujur, penyaluran tunjangan aneka tunjangan oleh Pemerintah sangatlah berbelit-belit. Bagaimana tidak, agar mendapatkan SKTP, operator harus melakukan validasi secara real time melalui aplikasi dapodik. Banyak kendala dialami, dari sinyal yang buruk sampai dengan server pusat yang dirasa kurang mampu mengatasi kuota sinkronisasi.

Pada laman Info GTK, untuk saat ini terdapat validasi baru, yakni validasi data dari bkn. Bagi guru yang tidak langsung terjun mengolah data dapodik mungkin akan langsung “Shock” jika melihat pernyataan Ptk Dinyatakan Tidak Aktif Oleh Dinas, Nip Tidak Ditemukan, Nik Berbeda Antara Dapodik Dan Bkn, Kelulusan Sertifikasi Tidak Memenuhi Syarat, dll. Terlebih jika menemukan kasus JJM tidak memenuhi, tidak linier dan lain-lain. Itu akan membuat berbagai persepsi dan bahkan akan menimbulkan kegaduhan guru dan operator.

Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tunjangan Penghasilan PNSD 2017

Dengan diterbitkannya Permendikbud nomor 12 tahun 2017 tentang Aneka Tunjangan PNSD 2017 ini artinya pondasi dalam pencairan berbagai aneka tunjangan sudah jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Untuk itu terkait dengan juknis penyaluran tunjangan ini alangkah baiknya untuk disosialisasikan kepada rekan-rekan guru agar tidak terjadi simpang siur dalam penyampaian informasi.

Demikian, semoga sharing ini dapat menambah wawasan kita dalam memahami prosedur pencairan berbagai aneka tunjangan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara guru dan operator dan pemangku kepentingan lainnya. Terima kasih.

Updated: June 5, 2017 — 9:23 am
Administrasi Kelas © 2017 Frontier Theme